Bupati Pessel Ikuti Rakor dengan Kemedagri Bahas Soal Pengendalian Inflasi

PESSEL-Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd ikuti Rapat Koordinasi terkait Penyampaian Hasil Rapat dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara virtual, Senin (5/9/22).

Rapat dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dan Marsda TNI Andi Kustoro. Serta diikuti seluruh Gubernur, Bupati/Walikota dan Forkopimda se-Indonesia secara virtual.

Baca juga: Agresif Awali Tahun 2022 Pertamina Bor Enam Sumur Pengembangan

Tito Karnavian mengungkapkan, pengendalian inflasi harus dijadikan isu prioritas pada setiap pemerintah daerah. Bahkan saat ini ada 30 provinsi yang terdapat aksi demo terhadap pengaruh lonjakan inflasi menjelang dilaksanakan kenaikan BBM.

"Kekhawatiran terhadap kenaikan bahan pokok dan subsidi yang tidak tepat sasaran ini perlu ada antisipasi salah satunya dengan sosialisasi, " ungkap Tito.

Baca juga: Festival Ekonomi Syariah Minangkabau 2022 hingga 30 Juli, Ini Harapan Gubernur

Bahkan tegasnya, pemerintah daerah harus mengaktifkan TPID yang melibatkan stakeholder, seperti Polri, TNI, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, perbankan, kepala dinas, dan kepala daerah

Sementara itu, Bupati Pesisir Selatan mengungkapkan segera membentuk tim pengendalian harga bahan kebutuhan pokok pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, sehingga inflasi tetap terjaga. 

Baca juga: Ada Kepastian Hukum, Kementrian ESDM Optimis Capai Target Income Investasi Tahun 2022 Rp.71.85 Trilyun

Tim yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah, TNI dan Polri itu bakal nanti memantau fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok akibat dampak dari kenaikan harga BBM, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. 

"Ya, kami telah rapat pembahasannya. Tadi hadir sejumlah pejabat eselon, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi. Kemudian rapat dengan Forkompimda, " ungkap bupati.

Baca juga: Bimtek Pengembangan Industri Software dan Konten Percepat Ekonomi Digital

Pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM bersubsidi awal September ini. Untuk Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Sedangkan untuk jenis solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. 

Alasan pemerintah menaikan harga BBM adalah guna memenuhi prinsip keadilan, inovasi, persamaan kesempatan dan meningkatkan pelayanan publik serta bantuan langsung tunai sebagai konversi terhadap pengurangan subsidi. 

Baca juga: Mendes PDTT: Kestabilan Harga Pangan Percepat Pencapaian Tujuan Pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs)

Kemudian terjadinya pembengkakkan anggaran kompensasi dan subsidi yang nyaris mencapai tiga kali lipat, apalagi selama ini sekitar 70 persen subsidi justeru dinikmati masyarakat kalangan mampu, mereka yang punya mobil. 

Bupati melanjutkan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri dirinya telah memerintahkan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi untuk melaporkan perkembangan fluktuasi harga kebutuhan pokok secara berkala. 

Laporan itu sebagai dasar bagi pemerintah kabupaten dalam pengambilan kebijakan selanjutnya agar dampak jangka pendek pengurangan subsidi BBM itu tidak terlalu dirasakan masyarakat. 

"Kekhawatiran itu memang dampak jangka pendeknya dan selanjutnya secara ekonomi akan menemui titik keseimbangan baru. Itu sudah alamiah, " tutup bupati. (rel)